memory 2008

Setelah kompetisi Guru Berprestasi, berbagai hal masih bisa dilakukan untuk lebih mengoptimalkan peran kita sebagai pendidik sehingga bisa saling berbagi kabar, info, ide menuju guru yang profesional dalam membentuk generasi mendatang yang lebih baik

Di bawah gerah udara Jakarta, Kamis 19 Juli 2007, puluhan ribu guru
berdemonstrasi. Realisasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen;
implementasikan program sertifikasi guru; dan tinjau ulang ujian
nasional (UN) sebagai penentu kelulusan. Itulah butir-butir tuntutan
mereka.

Seperti biasa, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung merespons bahwa
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak adil karena
20 persen dari APBN itu tidak termasuk gaji guru. Lagi pula,
lanjutnya, Mendiknas belum siap dengan program utuh jika anggaran
tersebut dipenuhi saat ini. Tentang UN, Jusuf Kalla yakin bahwa itu
adalah cara tercepat untuk memacu semangat belajar, dan mulai tahun
ini bahkan diberlakukan untuk tingkat SD (Kompas, 23 Juli 2007).

Demonstrasi para guru memang tidak membahayakan eksistensi dan citra
pemerintah. Jangankan guru yang lugu—yang tak bermaksud agar Presiden
di-impeach, meski ada dua keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan UU APBN (terkait anggaran pendidikan 20 persen) tidak
sesuai dengan UUD 1945 pun, pemerintah tetap bergeming.

Oleh sebab itu, barangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa
cukup dengan mengutus empat menterinya menyambut perwakilan pendemo.
Maka, selesailah urusan penting pendidikan dengan penjelasan impulsif
Wapres dan sikap diam Presiden. Suara guru itu pun segera lindap.

Dalam strategi dan kebijakan pembangunan bangsa, pendidikan belum
menjadi agenda nasional yang utama (Amien Rais, Kompas, 26 Juli 2007).
Perhatian pemerintah lebih tercurah pada persoalan-persoalan
simptomatik, instan, dengan perubahan-perubahannya yang kasat mata.

Bidang pendidikan—tak seperti bidang lainnya—tak ada komisi, staf
khusus, penasihat, atau unit kerja yang dibentuk untuk membantu
presiden. Alhasil, praktis kebijakan pendidikan kita mengandalkan ide
dan penalaran para pejabat/birokrat yang seringkali merasa benar
sendiri dan banyak berbuat, namun senyatanya tak mem

ecahkan problem mendasar pendidikan, di antaranya nasib guru yang
semakin tidak menentu.

Pudarnya citra guru

Martabat guru, harus diakui, semakin jatuh. Status sosial mereka lebih
rendah daripada bintara pembina desa alias babinsa, mantri, atau bidan
desa. Profesi mereka tak seseronok dokter, notaris, atau insinyur.
Pudarnya citra ini disebabkan oleh beberapa kondisi dan faktor.

Pertama, profesi guru tidak bergengsi. Ketika Pemerintah Belanda pada
pertengahan abad ke-19 mulai mendirikan sekolah kejuruan (vakscholen),
anak kalangan priyayi dan orang pribumi kaya lebih tertarik kepada
“Sekolah Radja” (Hoofdenscholen/Sekolah Calon Pegawai Sipil Pribumi)
ketimbang masuk Sekolah Pelatihan Guru Pribumi (Kweekschool). Sebab,
guru dianggap sebuah karier yang tidak prestisius dan menjanjikan.

Kecenderungan itu tampaknya terus berlanjut sehingga kebanyakan siswa
berprestasi tidak tertarik masuk lembaga pendidikan tenaga
kependidikan (LPTK). Semua ini berdampak buruk pada kompetensi guru,
ditandai oleh rendahnya penguasaan materi dan metodologi pembelajaran,
kurangnya kematangan emosional dan kemandirian berpikir, serta
lemahnya motivasi dan dedikasi. Selanjutnya, pekerjaan sebagai guru
tertinggal dan tidak seistimewa profesi lain. Status profesionalisme
guru baru diundangkan tahun 2003 dan dicanangkan pada 2004.

Kedua, dalam masyarakat pseudo modern seperti Indonesia, penghormatan
terhadap sesama lebih didasarkan pada perolehan kuantitas kasat mata
seperti mobil mengilap, rumah megah, dan pakaian mentereng, ketimbang
kualitas abstrak seperti kecerdasan, integritas, dan pengabdian
seseorang. Sebagai kaum termarjinalkan, guru kita miskin dari
simbol-simbol duniawi tersebut.

Tingkat sosial-ekonomi mereka pun rata-rata menengah ke bawah.
Kebijakan pemerintah, sejak orde baru hingga era reformasi kini, belum
secara signifikan memperbaiki keadaan ini.

Ketiga, pudarnya martabat guru diperparah oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang kurang dapat diakses oleh mereka.
Perkembangan ilmu keguruan dan ilmu kependidikan, juga inovasi-inovasi
model pembelajaran, hampir tidak menyentuh kinerja guru kita. Akhirnya
praktik kelas menjadi “ritual” usang yang tak tersentuh pembaruan
selama bertahun-tahun.

Keempat, jajaran birokrasi kependidikan turut menindas jatidiri guru,
dan “organisasi profesi” mereka kurang mengadvokasi dan tidak
melindungi hak-hak anggotanya.

Pudarnya citra guru telah menurunkan kualitas pendidikan kita, dan
jalan utama meningkatkan martabatnya adalah dengan memperbaiki
kompetensi dan remunerasinya.

Pendidikan profesi

Gagasan pendidikan profesi guru semula dimaksudkan sebagai langkah
strategis untuk mengatasi problem mutu keguruan kita karena perbaikan
itu tidak akan terjadi dengan menaikkan remunerasi saja. Oleh sebab
itu, pendidikan profesi diperlukan sebagai upaya mengubah motivasi dan
kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Tetapi sangat disayangkan implementasi gagasan pendidikan profesi
lebih ditekankan pada uji sertifikasi (terutama untuk guru dalam
jabatan). Padahal, Pasal 11 UU Sisdiknas mensyaratkan untuk memperoleh
sertifikat pendidik tidak lain adalah kualifikasi S1/D4 dan menempuh
pendidikan profesi guru.

Program uji sertifikasi yang tengah dijalankan pemerintah dengan
mengandalkan penilaian portofolio, dipilih oleh pemerintah
kabupaten/kota. Bahkan akan dibuka peluang bagi mereka yang tidak
berkualifikasi S1/D4. Kenyataan ini bukan saja tidak menghasilkan
perbaikan mutu, tetapi akan memunculkan masalah birokratisasi yang
pada akhirnya mempersulit guru.

Program sertifikasi tidak boleh dilepaskan dari proses pendidikan
profesi, dan tidak seharusnya dipandang sekadar cara memberikan
tunjangan profesi. Tunjangan profesi hanyalah insentif agar para guru
mau kembali belajar, sedangkan perbaikan kesejahteraan guru harus
diberlakukan kebijakan lain tentang remunerasi.

“Ada piti (uang) muncul dignity,” seloroh seorang guru. Memang
persoalan ekonomi yang dihadapi guru sangat memengaruhi kinerja dan
citranya di dalam masyarakat. Melalui tunjangan profesi kesejahteraan
guru sulit diperbaiki karena mensyaratkan adanya kualifikasi dan
sertifikat pendidik.

Penghasilan guru seharusnya diperbaiki–agar profesi ini menjadi
kompetitif–dengan menaikkan tunjangan fungsional secara progresif dan
mengoptimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemberian insentif
seperti yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sekarang ini.
Dengan demikian perbaikan remunerasi terlaksana secara merata dan
proses sertifikasi tidak didesak untuk mengambil jalan pintas.

Memuliakan guru ala AS

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) sengaja
merekrut Barbara Morgan (55), seorang guru—menggantikan posisi (alm)
Christa McAuliffe yang juga guru, sebagai satu dari tujuh awak pesawat
ruang angkasa Endeavour. Pelibatan guru dalam proyek canggih yang
elitis dan sangat prestisius itu didorong oleh kesadaran tentang
pentingnya sisi edukasi, penyebarluasan semangat ilmiah dan eksplorasi
bagi generasi penerus.

Pada tahun 1957, ketika Sputnik (Rusia) sukses diluncurkan, masyarakt
Amerika Serikat heboh karena merasa tertinggal. John F Kennedy yang
kala itu masih Senator bertanya, “What’s wrong with our classrooms?”
Sejak itu pendidikan di Negeri Paman Sam berubah secara mendasar.

Begitulah guru dan pendidikan di negara maju dan ingin maju,
senantiasa berada pada top of mind para pemimpin dan masyarakatnya.
Bangsa Indonesia perlu belajar lebih banyak lagi.

Ditulis oleh: Mohammad Abduhzen Sekretaris Institute for Education Reform (IER)
Universitas Paramadina; Doktor Filsafat Pendidikan

Sumber: Kompas

Pertanyaan ‘mengapa’ atau ‘untuk apa’ berarti sangat penting. Sebab, pertanyaan tersebut mengindikasikan konsep bahwa politik dan kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sekadar sarana atau alat. Jika politik atau kekuasaan adalah sekadar alat, maka menilai bahwa hakikat politik itu kejam dan kotor sesungguhnya adalah kekeliruan cukup fatal.

Politik pada dasarnya bersifat netral. Sekadar contoh, pisau dapur dapat digunakan untuk menyelesaikan urusan dapur. Tapi ia juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti menusuk/membunuh orang. Contoh sederhana ini memperlihatkan bahwa baik dan buruk sebuat alat tergantung siapa yang menggunakannya. Karena itu, jika realitas politik pada suatu saat tertentu tampak kotor, maka sesungguhnya para pemain politiknyalah yang mengotorinya dengan sikap dan perilaku yang tidak benar.

Politik menurut David Easton merupakan sarana dan area untuk mengalokasikan nilai. Dari Easton inilah, muncul istilah politik alokatif. Easton melihat bahwa dalam politik sesungguhnya terjadi negosiasi untuk mengalokasikan nilai-nilai, tepatnya saat terjadi proses-proses pembuatan kebijakan politik.

Pembawa nilai
Agar tidak kotor, politik perlu diisi oleh politisi yang tidak menjadikan politik atau kekuasaan sebagai tujuan, melainkan sekadar alat untuk mewujudkan tujuan, yakni mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam praktik pengelolaan negara. Cendekiawan merupakan individu yang memiliki wawasan luas tentang nilai-nilai, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena itu, kaum cendekiawan diharapkan menjadi pengawal dan pejuang dalam mengalokasikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam proses-proses pembuatan kebijakan politik di lembaga-lembaga politik formal kenegaraan.

Jika politik diisi oleh kaum cendekiawan, dapat diharapkan pula terjadi transaksi-transaksi politik yang bernuansa intelektual, bukan semata-mata bernuansa kalkulasi keuntungan finansial. Memang ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyak sekali tantangan. Sejarah mencatat bahwa pernah terjadi ‘pengkhianatan intelektual’, yaitu ketika mereka terjun ke dalam politik, tapi ternyata tidak mampu mengubah keadaan. Mereka malah terseret dan larut dalam pusaran arus politik kotor yang sedang berlangsung, dan bahkan ikut menikmatinya. Seharusnya mereka mengubah keadaan dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki.

Karena dalam demokrasi yang berlaku adalah one person one vote, maka yang diperlukan tidak hanya kualitas kecendekiaan politisi, akan tetapi juga kuantitas yang memadai karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi mekanisme voting. Jika kuantitasnya cukup, maka voting akan dapat dimenangkan oleh politisi pembawa dan pejuang nilai. Sayangnya, sebagian (untuk tidak menyebut mayoritas) cendekiawan saat ini enggan masuk ke dalam politik dengan alasan bahwa realitas politik saat ini kotor dan hal itu membuat mereka takut terseret arus atau ikut menjadi kotor.

Sikap ini sesunguhnya tidak tepat. Justru kaum cendekiawan perlu bersikap kritis dan mencurigai bahwa wacana ‘politik itu kotor’ sengaja dibuat oleh mereka yang ingin menggunakan politik untuk agenda-agenda yang tidak baik. Dengan mewacanakan bahwa ‘politik itu kotor’, maka orang-orang baik (yang bermoral dan berintegritas) tidak akan tertarik untuk masuk ke dalam politik karena takut dilekati dengan image kotor. Dengan demikian, mereka yang memiliki niat jahat akan dapat lebih mudah menguasai politik, karena tidak ada kompetitor dengan kualitas yang memadai dan kuantitas cukup.

Selain itu, kaum cendekiawan yang tidak mau masuk ke dalam politik, patut dicurigai bahwa sesungguhnya mereka adalah para cedekiawan yang hanya berdiri di menara gading. Mereka melihat ketidakberesan yang terjadi dalam praktik politik, tetapi tidak mau melakukan langkah konkret untuk memperbaikinya, karena mereka sudah berkalkulasi bahwa mereka akan kalah dalam kontestasi politik.

Transaksi politik yang bernuansa intelektual akan lebih menyegarkan dan berjangka panjang dengan adanya kedalaman analisis dan dialektika yang matang pada perdebatan-perdebatan dalam proses pembuatan kebijakan politik. Karena itu, kaum cendekiawan ditantang untuk menjalani praksis politik, untuk membawa, mengawal, memperjuangkan, dan mewujudkan pemikiran-pemikiran mereka ke dalam kebijakan politik yang bersifat konkret dan aplikatif.

Kalau memang realitas politik adalah kotor, maka justru cendekiawanlah yang memiliki tanggung jawab moral-politik untuk mengubah keadaan tersebut. Kapasitas kecendekiaan yang mereka miliki akan diuji, apakah fungsional atau hanya sekadar teori-teori yang melangit dan tidak mampu diaplikasikan dalam dataran riil. Karena realitas inilah, kaum cendekiawan harus menunjukkan bela rasa, empati, cinta, dan keadilan sebagai respons kecendekiaan. Cendekiawan macam inilah yang masuk dalam kategori cendekiawan organik sebagaimana dikemukakan oleh Gramsci. Menurut Gramsci, cendekiawan organik lebih dibutuhkan untuk mengubah realitas. Dengan wawasan, pengetahuan, dan gagasan yang dimiliki, cendekiawan berpotensi lebih besar untuk melakukan perubahan. Kalau kaum cendekiawan kalah dalam memperjuangkan nilai-nilai kecendekiaan, maka dapat dipastikan bahwa suatu saat nanti akan terbangun konstruksi sosial baru yang tidak jelas lagi mana yang baik dan mana yang tidak baik

Ditulis oleh: Mohammad Nasih
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UI, Presidium Pengurus Pusat MASIKA ICMI

Sumber: Republika

Tercatat, pada tahun 2007 alokasi anggaran untuk pendidikan sekitar 11,3 persen dari APBN, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 10,9 persen dari RAPBN. Menurunnya alokasi anggaran itu cukup memprihatinkan, sebab akan berdampak buruk tidak hanya bagi perkembangan pendidikan, tapi juga pembangunan manusia di Tanah Air.

Kiranya tak terbantahkan bahwa pendidikan memerlukan anggaran besar, utamanya untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan, dan biaya operasional sekolah. Aktivitas sekolah akan terganggu jika tidak didukung anggaran yang memadai. Diperkirakan, semakin besar besar anggaran yang dimiliki akan semakin meningkat kualitas pendidikannya.

Maka tak heran, dengan belum memadainya anggaran pendidikan itu, kondisi pendidikan di Tanah Air cukup memprihatinkan. Ini terindikasi dari kondisi gedung dan perlengkapannya. Tidak sedikit gedung sekolah di Tanah Air terancam ambruk. Juga tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki standar kelayakan minimal, yakni sebatas memiliki gedung dan guru. Umumnya, sekolah dengan standar demikian akan menghasilkan siswa dengan pengetahuan yang juga minimal.

Boleh jadi, siswa SMA jurusan ilmu pengetahuan alam dari sekolah berstandar minimalis tadi, tak paham cara kerja kertas lakmus biru, yaitu suatu kertas indikator untuk mengetahui berlangsungnya proses reaksi kimia. Ini terjadi karena sekolah di tempat siswa tersebut bersekolah, tidak memiliki laboratorium. Murid-murid sekolah dengan fasilitas seperti ini pun akhirnya hanya mengenal kertas tersebut lewat buku dan sama sekali tidak pernah melihatnya. Padahal, kalau saja sekolah yang bersangkutan bisa menyediakan laboratorium yang memungkinkan para murid melakukan ujicoba, pemahaman mereka akan cara kerja kertas tersebut akan jauh lebih baik.

Dengan peralatan sekolah yang minim, hampir dapat dipastikan kemampuan siswa sulit berkembang. Para siswa terkungkung pada pemikiran teoritis atau hapalan dan tidak paham akan wujud faktualnya. Kondisi demikian menyebabkan para siswa menjadi text book thinking. Celakanya, dengan kualitas sekolah yang beragam, mulai dari sekolah unggulan dan berstandar internasional hingga minimalis dan yang terancam ambruk, pemerintah menetapkan standar kelulusan yang sama. Celakanya lagi, persentase kelulusan siswa itu dijadikan ukuran kinerja keberhasilan sekolah.

Pembangunan manusia
Atas dasar itu, penyelenggara sekolah terpaksa berusaha keras untuk meningkatkan capaian mutu sekolah. Namun, upaya itu memerlukan biaya yang besar. Maka, ketika anggaran yang dikucurkan dari pemerintah kurang memadai, penyelenggara sekolah berupaya keras mencari sumber keuangan lain. Salah satu sumber keuangan dimaksud adalah orangtua/wali murid.

Di tengah kesulitan hidup akibat harga-harga yang melambung, pungutan dari sekolah itu jelas sangat memberatkan. Tak jarang dalam memenuhi kebutuhan biaya anak sekolah, para orangtua/wali melakukan coping strategy, antara lain dengan mencari pinjaman atau hutang. Tragisnya, ketika coping strategy itu tak berhasil, kerap membuat siswa kecewa, sehingga berhenti sekolah atau berbuat tidak rasional, seperti bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri pada waktu lalu umumnya terkait dengan ketidakmampuan orangtua/wali murid membayar biaya sekolah.

Pada tahap lanjut, terbebaninya masyarakat akibat meningkatnya pungutan biaya pendidikan berdampak buruk pada kualitas hidup penduduk, utamanya penduduk miskin dan yang hampir miskin. Keterkaitan biaya sekolah dengan kualitas hidup itu, secara sederhana, dapat dideteksi dari kerangka pembangunan manusia. Diketahui, pembangunan manusia terangkum atas tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan hidup layak.

Kenaikan biaya sekolah apabila tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat berakibat langsung pada turunnya daya beli masyarakat. Artinya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi kian berkurang. Penurunan kemampuan daya beli itu kian menjadi-jadi jika kenaikan biaya sekolah disertai dengan peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat. Celakanya, kedua fenomena itu (kenaikan biaya sekolah akibat menurunnya anggaran pendidikan dan kebutuhan pokok masyarakat) kerap terjadi secara bersamaan.

Dengan daya beli yang menurun, maka tak jarang sebagian masyarakat, khususnya yang berkemampuan pas-pasan terpaksa menunda atau mengurangi volume konsumsi pangan, atau beralih ke jenis komoditas pangan yang lebih murah tapi berkualitas rendah. Terjadinya fenomena demikian, hampir dapat dipastikan akan mengakibatkan penduduk rentan terhadap kekurangan gizi dan serangan penyakit. Pada tahap lanjut, hal ini akan berpengaruh buruk pada kesehatan penduduk dan berpotensi negatif pada capaian umur harapan hidup penduduk.

Maka, upaya peningkatan kualitas pendidikan dari penyelenggara sekolah untuk mengimbangi turunnya anggaran pendidikan, sebagai dimensi pertama pembangunan manusia, akan saling meniadakan (cancel out) dengan dua dimensi lainnya; kemampuan daya beli serta umur panjang dan sehat. Berdasarkan keterkaitan itu dapat diperkirakan, semakin kecil anggaran pendidikan akan berakibat pada dua hal. Pertama, jika penyelenggara sekolah tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas pendidikan, yang berarti meningkatkan pungutan biaya sekolah, maka akan menurunkan capaian pembangunan manusia. Kedua, jika penyelenggara pendidikan mengikuti anggaran pendidikan, yang berarti tidak perlu meningkatkan pungutan biaya sekolah, maka akan menurunkan kualitas pendidikan. Pada tahap lanjut, menurunnya kualitas pendidikan itu berakibat turunnya capaian pembangunan manusia.

Sepatutnya diprioritaskan
Maka atas dasar itu, penentuan besaran biaya pendidikan sepatutnya perlu dipertimbangkan secermat mungkin, mengingat hal itu akan berdampak buruk terhadap capaian pembangunan manusia. Padahal, pembangunan manusia merupakan kunci untuk memajukan bangsa. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa turunnya anggaran pendidikan bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan bangsa, seperti tercantum pada Visi 2030.

Sepatutnya, anggaran pendidikan mendapat prioritas tinggi dalam pembangunan, agar sinkron dengan upaya untuk memajukan bangsa. Dikhawatirkan, jika tidak ada upaya ke arah itu, maka bangsa Indonesia akan kian tertinggal, bahkan akan terlampaui oleh negara-negara yang tingkat kemajuannya kini masih di bawah Indonesia, seperti Myanmar, Banglades, Nepal, dan Bhutan.

Kekhawatiran itu tidaklah mengada-ada mengingat negara-negara yang tergolong miskin itu mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar. Berdasarkan catatan Unesco (2003), Myanmar mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 18 persen dari total anggaran belanja, Banglades16 persen, Nepal 14 persen, dan Bhutan 13 persen.

Ikhtisar

- Penurunan persentase anggaran pendidikan yang terlihat dalam RAPBD 2008, melahirkan kekhawatiran tersendiri bagi masa depan pendidikan bangsa.
- Untuk kemajuan bangsa, pendidikan mengambil peran yang sangat menentukan.
- Dengan dukungan dana yang mengencil, sangatlah sulit bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan diri dan menciptakan generasi unggul.
- Jika pendidikan tidak mendapat prioritas, Indonesia akan terbelakang dibanding bangsa lain

Ditulis oleh: Razali Ritonga

Sumber: Republika

Image: www.acehinstitute.org

Kepada antara yang menghubunginya dari Brisbane, Selasa, Agus mengatakan, rekomendasi KIPI yang diikuti sekitar 220 utusan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dari Belanda, India, Italia, Jepang, Malaysia, Mesir, Australia itu akan sangat mendukung upaya meningkatkan minat baca anak-anak dan pelajar di Tanah Air.

“Dalam hal ini, India adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam penyediaan buku-buku dan literatur berharga murah ini. Melalui publisher (penerbit) internasional yang bekerja sama dengannya, India mencetak buku-buku referensi asing di dalam negeri dengan harga yang murah. Hal ini tentu sangat mendukung upaya meningkatkan minat baca anak anak dan pelajar,” katanya.

Agus mengatakan, dari KIPI 2007 yang berlangsung di kampus Universitas New South Wales (UNSW) pada 8-9 September itu, terungkap pula pandangan bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman India dalam memanfaatkan “brain drain” untuk memajukan negaranya. Sebagian peserta konferensi bertema “Membangun Daya Saing Bangsa:  Menetap di Luar Negeri atau Kembali ke Tanah Air” itu justru melihat Indonesia bisa belajar dari India yang memiliki lebih dari 200 assosiasi di luar negeri, katanya.

“India bahkan memanfaatkan potensi warga India di luar negeri. Oleh karena itu Indonesia harus memanfaatkan jejaring pelajar Indonesia di luar negeri dan tidak perlu ada dikotomi antara tinggal di luar negeri dengan nasionalisme,” katanya. Terkait dengan masalah ini, para peserta KIPI juga melontarkan pemikiran tentang perlunya mengotimalkan peran dan jejaring pelajar Indonesia di luar negeri.

Mereka juga merekomendasikan perlunya memberikan insentif berupa pembebasan biaya fiskal kepada para pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, dan menghidupkan kembali pinjaman siswa (student loan) mengingat semakin mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak semua putra bangsa yang cerdas mampu melanjutkan studinya.  Peserta KIPI 2007 juga merekomendasikan agar pilihan pelajar untuk tetap bekerja di luar negeri tidak disikapi secara negatif atau pun ancaman terjadinya “brain drain”, katanya. “Pertanyaan yang menggelitik sempat terlontar.

Jika mampu mengekspor tenaga terdidik lebih banyak mengapa tidak dilakukan? Karena selain mendatangkan devisa, (pengiriman lebih banyak tenaga kerja terdidik itu) juga dapat menghilangkan ‘stereotyping negative’ (anggapan negatif) tenaga kerja Indonesia akibat massifnya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI).” “Rekomendasi yang penting lainnya adalah Pemerintah diminta tidak lagi memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada ekspatriat (pekerja asing) dibanding dengan tenaga kerja dan ahli domestik meskipun kemampuannya sama,” katanya.

Agus selanjutnya mengatakan, masalah strategis lain yang perlu mendapat perhatian adalah soal perlunya penyederhanaan proses penyetaraan ijazah lulusan luar negeri karena selama ini, alumni luar negeri sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan penyetaraan gelar akademik yang diperoleh.  “Mengapa proses penyetaraan ijazah ini tidak diserahkan saja kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di masing-masing negara?” tanya Agus.

Para peserta KIPI 2007 juga mengusulkan perlunya urusan perguruan tinggi dilakukan oleh departemen tersendiri dan urusan pendidikan dasar serta menengah dikelola tersendiri.  Dengan demikian pengelolaan pendidikan akan lebih terfokus, katanya. Ketersediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, serta pendanaan untuk kegiatan riset juga merupakan rekomendasi penting lainnya yang dihasilkan dari KIPI 2007, katanya.

Mengenai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima para peserta KIPI 2007 di Hotel Four Seasons Sydney tempatnya menginap selama mengikuti pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Agus mengatakan, arahan Kepala Negara tentang nasionalisme tidak harus diartikan secara sempit patut diperhatikan.

“Nasionalisme tidak bisa diukur dengan keberadaan seseorang. Artinya pilihan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya atau tetap bekerja di luar negeri dalam kaitannya membangun daya saing bangsa tidak perlu diperdebatkan apalagi dikaitkan dengan wacana nasionalisme,” katanya.

Dalam acara pertemuan para peserta KIPI 2007 dengan Kepala Negara yang berlangsung di “Ballroom” Hotel Four Season itu, hadir antara lain Menlu Nur Hassan Wirajuda, Mensesneg Hatta Radjasa, Menpora Dr. Adhiyaksa Dault, Menteri KLH, Ir. Rachmat Witoelar, Dubes RI untuk Australia dan Vanuatu T.M Hamzah Thayeb, Konsul Jenderal RI di Sydney, Sudaryomo, serta ibu Lastry Thayeb dan sejumlah staf KBRI Canberra. antara/mim

Sumber:  http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=306605&kat_id=248

Foto: the-prasetyos.net

Dalam diskusi itu muncul pengakuan sangat menarik dari seorang guru. ”Saya sudah jadi guru selama lima tahun dan saya merasa berdosa. Saya adalah seorang guru matematika. Selama ini saya hanya memindahkan catatan saya ke mereka. Padahal, kelas adalah tempat siswa untuk mengembangkan dirinya,” ujar guru yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Yang dikatakan guru itu mungkin juga dilakukan dan dirasakan guru-guru lain yang hanya familiar dengan metode ceramah. Padahal, metode itu hanya cocok untuk anak-anak pintar. Padahal, dari sekitar 40-an siswa di kelas, hanya tiga atau empat yang tergolong pintar.

Diskusi dengan topik ”Building Highly Effective Educators” tersebut digelar oleh Sampoerna Foundation Teacher Institute (SF-TI) pada Jumat (10/8) lalu. Topik ini diambil karena tiap individu memiliki cetak biru dalam mengarahkan hidupnya. Begitu pula guru. Sebagai pengajar dan pendidik, mereka juga harus paham atas aturan-aturan yang mereka miliki, sehingga perannya bisa lebih efektif.

Awalnya, diskusi dibuka dengan menonton film dokumenter tentang pemenang Nobel Perdamaian 2006 asal Bangladesh, M Yunus. Menurut pemateri Agi Rachmat, melalui film itu diharapkan peserta tahu bahwa setiap orang dapat melakukan perubahan. M Yunus melakukan perubahan dengan memberi kredit pada orang miskin, sehingga jumlah mereka berkurang.

”Apakah menjadi guru adalah pilihan Anda?” tanya Agi.

”Ya!” jawab beberapa peserta dengan lantang.

”Anda yakin?”

”Ya!”

”Kalau jadi miliarder, mau nggak?” tanya Agi, yang juga konsultan pendidikan itu, kembali.

Kali ini Peserta mulai-ragu-ragu menjawabnya. ”Kalau Anda cocok dengan kerja tersebut, Anda tak akan pernah mengeluh,” kata Agi. ”Begitu juga jadi guru. Kalau suka, Anda harus live with it. Kalau tidak, leave it. Kalau nggak happy, ya jangan jadi guru.”

Menurut Agi, ada tiga hal di dunia ini yang tak pernah berubah. Pertama adalah proses perubahan itu sendiri. Jadi, katanya, perubahan adalah hal yang mutlak.

Kedua adalah prinsip. ”Orang yang malas pasti bodoh. Orang yang rajin dan kerja keras pasti berhasil,” tutur Agi.

Yang ketiga adalah selalu ada pilihan dalam dua hal tadi.

Saat ini kualitas manusia Indonesia ketinggalan jauh dengan bangsa lain. Dulu, cerita Agi, jika Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, orang selalu menjadikan ukuran negara sebagai alasan. Tapi, sekarang itu tak berlaku lagi. Lihat saja China.

”Jumlah penduduk mereka 10 kali lebih besar, tapi toh bisa teratur dan rapi. Mereka bisa membuat apa pun lebih murah dan ada kualitasnya. Bahkan, nilai ekspor China bisa mencapai US$2,3 miliar,” kata Agi.

Meski begitu, Indonesia masih bisa unggul lewat industri kreatif. Itu hanya bisa dibangun jika pengetahuan bisa ditingkatkan. Lagi-lagi, semuanya terletak pada peran guru. Agi menyebutkan konsep 3 M milik Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), yakni mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, dan mulai dari hal kecil. Namun, Agi mengubah konsep itu menjadi 3 S, yaitu sendiri, sekarang, dan sekecil-kecilnya.

Mengapa begitu? Sebab, demikian Agi, selama ini manusia selalu merasa terkungkung oleh tiga determinisme. Pertama adalah determinisme genetik. ”Karena kita orang Melayu atau karena kita orang Indonesia, maka kita tak bisa lakukan itu. Padahal, kita semua punya modal yang sama, yaitu 23 kromosom.”

Yang kedua adalah determinisme psikologi. Menurut Agi, jangan sampai ada angapan guru tak bia menjadi orang hebat. Toh selama ini sudah ada bukti sebaliknya. Ia kemudian menyebut beberapa nama, seperti Jenderal Sudirman dan Ki Hajar Dewantara.

Ketiga adalah determinisme lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Agi menyarankan agar seorang pengajar tidak terpaku pada lingkungannya saja. Seorang guru harus
bisa mencari nilai tambah yang ada dalam dirinya dan menggunakan nilai itu untuk berubah. Seperti M Yunus yang menggunakan nilai itu untuk mengubah kemiskinan di negaranya. Itulah yang harus dicontoh guru.

”Kalau Anda punya satu keinginan untuk mengubah generasi, katakan itu dengan tegas. Ucapan adalah energi, maka harus hati-hati untuk mengucapkannya. Jangan pernah sekalipun berpikir negatif,” tutur Agi.

Ia menyarankan para guru mencari suara hati mereka terhadap profesi yang sedang mereka jalani. ”Apa benar jadi guru adalah panggilan hati Anda? Kalau ya, maka gunakanlah itu untuk mengubah bangsa ini.” (Ika Karlina Idris)

Dimuat di Jurnal Nasional, Senin, 13 Agustus 2007.

Sumber: http://ikotmemberi.blogspot.com/